BERITA TEKNOLOGI | berita teknologi internet - BERITA TEKNOLOGI 1 | BERITA TECHNOLOGY | TECHNOLOGY NEWS

Breaking

About Me

Example.com - Your ACME Website Winner

Jumat, 12 Juli 2019

BERITA TEKNOLOGI | berita teknologi internet


berita teknologi internet - Aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) dapat menjadi asa baru guna menumpas peredaran ponsel ilegal. Sejumlah pihak menyokong aturan itu untuk mengayomi konsumen, di tengah kritik potensi penyadapan.

Pengamat TIK dunia maya dari Institut TIK Indonesia, Heru Sutadi, mengatakan bahwa aturan IMEI yang akan diterapkan pemerintah pada Agustus 2019 tidak berpotensi melanggar privasi hingga data pengguna individu.

Berdasarkan keterangan dari dia, tidak melulu ponsel ilegal yang dapat disadap tetapi ponsel sah pun bisa jadi dapat merasakan kebocoran data.

"Saya belum menyaksikan ada potensi ke arah tersebut [potensi melanggar privasi dan perlindungan data pemakai], baik yang resmi inginkan pun BM ya data pemakai dapat saja bocor jadi bukan soal sah atau BM-nya. Bisa jadi sebab pemakaian aplikasi, penyadapan, dan data mining," tulis Heru melewati pesan singkat, Selasa (9/7).

Lebih lanjut kata Heri, permasalahan utama yang seharusnya dicermati ialah berhubungan masuknya ponsel ilegal atau black market (BM) dan dipasarkan di Indonesia. 

"Persoalan sebetulnya lebih untuk masuknya ponsel secara ilegal dan dipasarkan di domestik atau masuknya ponsel di mana hasil pencopetan dari negara beda dan dipasarkan di sini," jelasnya.

"Pemerintah hendak mengontrol urusan tersebut lewat IMEI. Jadi bila IMEI tidak tercatat di pemerintah maka akan dirasakan ponsel ialah ilegal," sambung Heru.

Namun yang mesti menjadi daftar pemerintah yakni berhubungan implementasi IMEI supaya tidak merugikan konsumen. Sehingga butuh adanya pendidikan dan sosialisasi kepandaian kepada masyarakat berhubungan IMEI.

Baca juga : berita  teknologi ramah lingkungan

Senada dengan Heru, Direktur Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiawan juga menilai pihaknya belum menyaksikan pelanggaran privasi data yang diakibatkan oleh aturan IMEI. Berdasarkan keterangan dari dia, aturan tersebut pada dasarnya untuk memberi batas peredaran perlengkapan ponsel ilegal.
IMEI, Senjata 'Penumpas' Ponsel IlegalIlustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)

"Saya belum menyaksikan adanya pelanggaran terhadap aspek privasi, aturan IMEI sebetulnya ditujukan untuk mengayomi perdagangan dan industri domestik khususnya untuk memberi batas peredaran perlengkapan ilegal," kata Anton.

Namun Anton menuliskan regulasi IMEI yang masih dikerjakan ini mesti lah mempertimbangkan aspek Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Aturan IMEI akan terbit lebih dulu maka butuh mempertimbangkan aspek-aspek PDP sampai-sampai nanti tidak terdapat yang dilanggar, terutama prinsip-prinsip dalam tata kelola PDP yang mencakup kepemilikan kerahasiaan, integritas, akurasi, dan ketersediaan," jelasnya.
Saat ditanya apakah usahakan pemerintah menerbitkan RUU PDP terlebih dahulu kemudian IMEI, Anton menuliskan tidak terdapat urgensi guna segera menerbitkan RUU PDP guna menangkal aksi penyadapan data ketika IMEI diberlakukan.

Jika adanya kekhawatiran berhubungan potensi kebocoran data pemakai, dia menilai mesti terdapat uji publik yang jelas.

"Berdasarkan keterangan dari saya, aturan IMEI dapat keluar duluan tidak terdapat urgensi untuk menantikan PDP. Kalau terdapat kekhawatiran dapat disampaikan ketika uji publik, mesti jelas tidak dapat berandai-andai," tutur Anton.

Menertibkan Pedagang Nakal

Dihubungi terpisah, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyinggung sejumlah daftar yang mesti diacuhkan Kemenkominfo sebelum memutuskan IMEI. 
Tak melulu memblokir nomor IMEI ponsel ilegal atau BM tetapi pemerintah mesti menertibkan pedagang-pedagang ponsel badung yang masih memasarkan ponsel BM.

"Terkait urusan tersebut [soal aturan IMEI], daftar YLKI pemerintah mesti menertibkan pun tempat-tempat yang tidak jarang menjadi lokasi pasar gelap sampai-sampai konsumen tidak terjebak sebab ketidak tahuannya bahwa hp itu black market atau tidak," tulis Tulis.

Seperti yang dikabarkan sebelumnya, Lembaga Studi dan Avokasi Masyarakat (ELSAM) menuliskan aturan IMEI yang tidak diiringi oleh aturan Perlindungan Data Pribadi (PDP) dapat melanggar privasi data pemakai.

Pasalnya, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum diputuskan sedangkan regulasi IMEI akan diberlakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Agustus 2019.

Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar menjelaskan tidak sedikit negara yang memakai International Mobile Subscriber Identity Catcher (IMSI-catcher) untuk mengerjakan penyadapan menurut IMEI yang sudah didaftarkan.

Baca juga : teknologi terbaru SDM Huawei

IMSI Catcher adalahsebuah peranti empuk pengawasan (software survellance) yang dipakai oleh penegak hukum guna menyadap. Di samping itu, peranti ini juga dapat melakukan intersepsi komunikasi menurut IMEI yang telah terdaftar.

"Jadi memang akan paling rentan saat IMEI tersebut sudah diketahui. Karena itulah yang jadi target dalam pemakaian piranti empuk penyadapan, namun dalam konteks hukum penyadapan tersebut berlaku hukum yang lain. Misalnya sebab ada satu tindak pidana, lantas sudah terdapat izin pengadilan, dan seterusnya," kata dia sejumlah waktu lalu.

Terkait masalah perlindungan data, Kemenkominfo menuliskan pemerintah bisa jadi akan menyusun Otoritas Proteksi Data berhubungan dengan penerapan aturan Perlindungan Data Pribadi.

Mengacu dari ketentuan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, otoritas itu mempunyai sifat independen dan tidak terafilisiasi dengan pemerintah maupun pihak swasta.

Baca juga : teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar