BERITA TEKNOLOGI | berita news teknologi - BERITA TEKNOLOGI 1 | BERITA TECHNOLOGY | TECHNOLOGY NEWS

Breaking

About Me

Example.com - Your ACME Website Winner

Sabtu, 20 Juli 2019

BERITA TEKNOLOGI | berita news teknologi

Walau Pakai Teknologi Qualcomm, Basis Data IMEI Tetap Ranah Pemerintah. (FOTO: Tech Crunch)

BERITA TEKNOLOGI | Regulasi untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal lewat identifikasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) memakai sistem Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS) bakal ditandatangani bulan depan. Lalu, bagaimana kesiapan sistem tersebut ketika ini?

Qualcomm selaku pihak yang menghibahkan sistem tersebut ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan, sistem tersebut kini tengah dilatih. Adapun proses hibah tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) pada 2017.

"Itu sudah di berikan ke pemerintah, anda lagi training. Nanti pemerintah yang menjalankan," ujar Director Government Affairs Qualcomm South East Asia and Pacific, Nies Purwati, Rabu (17/7/2019).

Baca juga : Berita teknologi liputan6

Di tangan Kemenperin, sistem tersebut dinamai SIBINA (Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional). Setelah proses pelatihan sistem selesai, sistem bakal sepenuhnya dijalankan oleh Kemenperin.

Berdasarkan keterangan dari Nies, Qualcomm mustahil menyentuh basis data IMEI walaupun sistem tersebut sebelumnya kepunyaan mereka. "Kita jangan sama sekali (menyentuh data), kan anda perusahaan asing."

Namun, perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat tersebut masih akan menyokong pemerintah bilalau nanti ada masalah teknis pada sistem DIRBS. Dengan catatan, dalam jangka masa-masa tertentu.
"Kami kan perjanjian kemarin dua tahun. Kemarin kan kami telah hand over (sistemnya)," imbuh Nies lagi.

DIRBS sendiri berbentuk platform open source yang dapat mengidentifikasi, mendaftarkan, serta menata akses jaringan seluler lewat nomor IMEI perlengkapan ponsel.

Sistem kontrol DIRBS bakal memproses basis data IMEI yang berasal dari GSMA (penerbit IMEI), sertifikasi Postel dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), data TKDN kepunyaan Kemenperin, data impor kepunyaan Kementerian Perdagangan (Kemendag), data IMEI dari operator jaringan, data pribadi yang melakukan pembelian ponsel di luar negeri sampai perangkat yang dicopet bahkan hilang.

Kemudian, campuran data itu diubah sehingga mencetuskan informasi susunan IMEI yang valid sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah bisa menilai kepandaian sesuai ranahnya memakai data-data itu.

Baca juga : Kuliah komputer di Maluku

Tidak ada komentar:

Posting Komentar