BERITA TEKNOLOGI - Pengamat Setuju Jika Pembatasan Medsos Hanya 3 Hari - BERITA TEKNOLOGI 1 | BERITA TECHNOLOGY | TECHNOLOGY NEWS

Breaking

About Me

Example.com - Your ACME Website Winner

Jumat, 24 Mei 2019

BERITA TEKNOLOGI - Pengamat Setuju Jika Pembatasan Medsos Hanya 3 Hari

Pengamat Setuju Jika Pembatasan Medsos Hanya 3 Hari

Pengamat Setuju Jika Pembatasan Medsos Hanya 3 Hari



artikel teknologi terbaru - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyetujui kepandaian pembatasan media sosial dan software pesan instan dengan daftar pembatasan ini hanya dilangsungkan selama dua sampai tiga hari.   Akan namun Trubus menuliskan sesungguhnya kepandaian ini melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menata bahwa masyarakat berhak menemukan informasi publik.  "Saya garis bawahi, dalam konteks ini saja saya setuju diberi batas selama dua tiga hari saja. Artinya sebab situasi yang paling kritis. Keluarlah kepandaian khusus dan tersebut hanya sejumlah hari, dan di situ pun bertahap," kata Trubus, Kamis (23/5).  Trubus menyatakan masyarakat dapat memaklumi pembatasan untuk mengawal semesta media sosial dan software perpesanan dari konten negatif, terutama berita hoaks berhubungan Aksi 22 Mei. Penyebaran konten negatif terutama berita hoaks bakal membahayakan kesatuan NKRI.  "Hanya memang bila sementara dan bertahap ya kami masyarakat memahami.Bahwa hak-hak publik mendapat  informasi publik diberi batas itu dapat diterima. Lagi pula pemerintah pun telah meminta maaf, dan menyesali situasi ini." ujar Trubus.  

Sebelumnya, Menteri Komunikasi Rudiantara menyinggung bahwa kepandaian pembatasan akses media sosial ini cocok dengan UU ITE berhubungan dengan manajemen konten.   Menanggapi masalah ini, Trubus menyarankan bahwa di masa depan pemerintah harus membuat payung hukum terkait dengan pembatasan konten negatif tanpa harus membatasi akses ke jejaring sosial dan perangkat lunak perpesanan.

Lihat juga: Mengenal Sistem dalam VPN 

"Jangan membuat pembatasan intelijen, tetapi melanggar undang-undang lain. Kebijakan ini harus adil dan tidak berbahaya bagi publik untuk mengakses informasi publik," kata Trubus. Secara terpisah, Plt. Presiden ID Institute, Svaradiva Anurdea Devi, menulis bahwa partainya mendukung tahap ini mengingat situasi perdamaian, yang tidak sedikit terpengaruh oleh provokasi dan penyebaran penipuan melalui jejaring sosial.

Svaradiva berharap, kondisi keamanan dapat segera pulang normal dan pembatasan ini segera diakhiri. Pasalnya bilamana pembatasan dilaksanakan dalam masa-masa yang lama, kehidupan keseharian pemakai internet dapat terganggu.   "Dalam kondisi darurat, pembatasan sedangkan seperti ini butuh dilakukan," tambah mantan staf Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)   Dihubungi terpisah, Pengamat ketenteraman siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha menyarankan supaya pemerintah menambah literasi digital. Peningkatan literasi digital ini cocok dengan amanat UU ITE untuk menambah literasi, kemampuan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat bakal digital.  

Pratama menyarankan supaya pemerintah mengundang influencer guna melakukan pendidikan kepada warganet. Dengan catatan, pendidikan ini tanpa menyinggung sekian banyak  kelompok yang mempunyai perbedaan preferensi politik.   "Pasca pembatasan internet ini, usahakan pemerintah mengerjakan upaya pendidikan dan penambahan literasi digital masyarakat. Pemerintah perlu mengerjakan edukasi untuk semua elemen. Baik masyarakat, pengambil kepandaian dan sektor usaha," ujar Pratama.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar